“Gubernur dan pemerintah provinsi Jabar harus menjelaskan konten itu, sehingga harus menelan Rp 16 Miliar,” ujarnya.
Lebih jauh, Ia belum bisa menjawab apakah layak atau tidaknya nilai anggaran tersebut untuk sebuah konten, namun apapun tujuannya harus terbuka ke publik.
“Ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran bahwa penggunaan APBD itu untuk sesuatu yang wajar,” katanya.
Cecep menambahkan bahwa dalam penganggaran APBD, maka merupakan tanggung jawab bersama antara ekskutif dan legislatif. Sehingga harus ada sikap keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakannya.
“Kita berharap pemerintah dapat segera memberikan jawaban soal ini,” tambahnya.***(Red)
