Selain relokasi warga, Pak Uu mengatakan langkah penanganan banjir ini juga harus dilakukan melalui edukasi masyarakat di wilayah hulu sungai. Menurutnya, banjir kali ini juga merupakan dampak dari alih fungsi lahan di daerah hulu sungai.
Sama pentingnya, penegakan hukum berupa sanksi terhadap para perusak lingkungan baik perorangan maupun korporasi.
“Menurut informasi yang kami terima, ada pembabatan hutan (di daerah hulu). Hutan produktif harus rasional sehingga pada saat hujan datang tidak berdampak seperti ini,” katanya.
Pak Uu menyerahkan bantuan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Garut dari Dinas Sosial Provinsi Jabar senilai Rp198.650.550, bantuan corporate social responsibility (CSR) dari bank bjb senilai Rp100.000.000, serta bantuan suplai sembako, lauk pauk, air minum, tambahan gizi, kebutuhan anak-anak, selimut, dan alat kebersihan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar.
Terkait jembatan penghubung kampung yang terputus akibat banjir, Pak Uu akan memprioritaskan karena urgensinya lebih utama.
“Sebenarnya pemerintah sudah ada program untuk merevitalisasi sungai ini. Namun dikarenakan adanya jembatan yang hancur, tidak menutup kemungkinan anggaran yang ada akan dialokasikan untuk perbaikan jembatan tersebut,” ujarnya.
