“Jadi malah sosialisasi itu dilakukan oleh pasulnya masing-masing karena mereka punya kepentingan. Padahal, di kabupaten lain tingkat partisipasi masih cukup tinggi di atas 70 persen ya. Sehingga tercermin kepercayaan publik kepada penyelenggara itu menurun,” jelas Rafih.
Selain itu, Rafih juga menilai sempitnya waktu penyelenggaraan Pilkada setelah Pemilu lalu. Hal itu, membuat antusiasme masyarakat untuk memberikan hak suara menurun.
“Melihat durasi waktu juga yang sangat mepet dan terlalu cepat, sehingga ada kecenderungan menimbulkan kejenuhan dari masyarakat. Karena, fungsi penyelenggara pemilu juga harus bisa memastikan keberhasilan pemilu itu dari tingkat partisipasi,” ujarnya.
“Nah, ini berarti harus bisa ditanya terkait usaha apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi. Ini yang menjadi catatan bagi KPU Kota Bandung dalam penyelenggaraan berikutnya,” tandas Rafih.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam mengungkapkan, banyak variable dan faktor yang menyebabkan turunya angka partisipasi masyarakat di Pilkada 2024.
“Dari kami KPU kota Bandung sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami buat 151 kegiatan di setiap kelurahan di 30 kecamatan masing-masing bikin kegiatan. Kami akan evaluasi,” jelasnya.
