“Misalnya jika suatu wilayah kekurangan komoditas A, maka wilayah ini kontak ke wilayah B, sehingga ketika ada suatu kebutuhan tidak akan terlalu naik (harganya), ” imbuhnya.
Jika sentra pangan di suatu daerah menghasilkan produk pertanian, tapi didistribusikan dengan jalur yang panjang dan mahal, maka kondisi seperti itu perlu dipersingkat.
Jangan sampai daerah penghasil malah kesulitan mendapatkan komoditas yang dihasilkan daerahnya sendiri. Sementara daerah lain yang merupakan daerah konsumen mendapat pasokan melimpah.
Oleh karenanya, Yerry menegaskan, hal ini menjadi bagian penting dan perlu diperhatikan semua stakeholder terkait, terutama agar ongkos kirim tidak melonjak, sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu terbebani.
Sementara itu Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) mengapresiasi High Level Meeting yang digelar TPID Jabar.
Menurut Ferry, secara domestik pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian risiko stagflasi dari negara lain perlu terus diantisipasi.
“Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan TPID Jabar itu yang diharapkan bisa menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas inflasi kita terutama semester II tahun 2022,” harapnya.
“Mudah-mudahan pada High Level Meeting ini langkah -langkah yang dirumuskan betul-betul bisa dilaksanakan menjadi kebijakan strategis,” pungkas Ferry.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar Noneng Komara mengatakan, promosi investasi di sektor pangan juga menjadi penting terkait antisipasi stagflasi.
“Ketika pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari inflasi tentu saja berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” kata Noneng.
“Maka itu dari sisi investasi, kita melibatkan para investor ke sektor-sektor ketahanan pangan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan,” tambalnya.
