beritain.id – Secara bertahap IPDN-Kemendagri melaksanakan kegiatan praktik magang I bagi satuan praja pratama angkatan XXXIV dan praktik magang II bagi satuan praja muda angkatan XXXIII di beberapa daerah.
Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M mengatakan pelaksanaan praktik magang ini adalah bagian dari kurikulum pendidikan IPDN yang merupakan karakteristik utama dari jenis pendidikan vokasi yang berorientasi pada penguasaan keterampilan teknis pemerintahan dengan komposisi pembelajaran yakni 60% praktikum dan 40% teori.
“Selama masa pendidikan, praja IPDN wajib melaksanakan 4 kali magang yakni Magang I bagi praja pratama tingkat I dengan lokus penempatan di Desa/Kelurahan, Magang II bagi praja muda tingkat II dengan lokus penempatan di Kecamatan/Distrik,” kata dia.
“Magang III bagi praja madya Tingkat III dengan lokus penempatan di Kabupaten/Kota dan BKP bagi praja utama Tingkat IV dengan lokus di Provinsi/Instansi vertikal,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Rektor IPDN hadir langsung dalam pembukaan praktik magang I di Kabupaten Kudus hari ini.
“Untuk pelaksanaan magang di Kabupaten Kudus sendiri dilaksanakan selama 21 hari, dimulai pada hari ini sampai 1 Juli 2024 dan diikuti oleh 535 orang satuan praja pratama,” bebernya.
Dikatakan Hadi Prabowo, tema yang diangkat adalah Melalui Magang I Kita Tingkatkan Kapabilitas Praja Pratama dalam Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Stunting sebagai Upaya Pemahaman Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia.
Upacara pembukaan magang I dilakukan di Aula Kantor DPRD Kudus dan dihadiri oleh Rektor IPDN beserta jajaran pimpinan, Pj. Bupati Kudus, Ketua DPRD Kudus, Sekda, Asisten I dan II beserta jajaran Forkopimda dan OPD setempat.
Hadi menjelaskan, pemilihan Kabupaten Kudus sebagai lokasi magang dikarenakan Kudus merupakan daerah yang memiliki nilai IPM tertinggi se-eks Karisidenan Pati yakni 76,71% dan merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang memiliki nilai tinggi untuk IPDM di Jawa Tengah.
“Kegiatan magang ini dilaksanakan di 50 Desa, 3 Kelurahandan 9 Kecamatan, dimana nanti para praja diantaranya akan membantu dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi data kemiskinan,” tutur Hadi.
