Setiawan Wangsaatmaja

beritain.id – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menghadiri serah terima ventilator pada 13 rumah sakit di Jabar di kantor RSUD Sayang Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kamis (21/9/2023).

Dalam sambutannya, Setiawan mengapresiasi UNDP Indonesia dan Croda Foundation yang telah menjadi mitra Pemda Provinsi Jabar dalam meningkatkan akses perawatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Kami pun mengapresiasi Dinas Kesehatan, terutama yang secara konsisten teman-teman di Posko Oksigen yang terus mencari alternatif pendanaan untuk men- support alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Terbukti kita mendapatkan 13 ventilator yang memang sangat bermanfaat,” ungkap Setiawan.

Nama 13 RSUD yang diberikan ventilator, yakni Rumah Sakit Paru Sidawangi, RS Pameungpeuk Garut, RS Sayang Cianjur, RS PANDEGA Pangandaran, RS DR. Slamet Garut, dan RS Jampang Kulon.

Selain itu, RSUD Ciamis, RSUD Cibabat Cimahi, RSUD Cideres Majalengka, RSUD Sumedang, RSUD Bandung Kiwari, RSUD SMC Tasikmalaya, dan RSUD Arjawinangun.

Selain memberikan hibah ventilator, Croda Foundation dan UNDP pun menawarkan tiga bantuan lainnya.

Setiawan meminta Kepala Dinas Kesehatan Jabar untuk mendata dan meriset apa tiga prioritas Jabar dalam bidang kesehatan.

“Sementara di tahap ini ventilator saja. Tetapi tadi dari pihak Croda Foundation dan UNDP (menawarkan bantuan), tolong buat tiga list prioritas yang paling atas,” ujarnya.

“Nanti Dinas Kesehatan yang akan merumuskan, kira-kira kebutuhan alat apa yang paling tinggi yang dibutuhkan oleh rumah sakit di Jabar,” imbuh Setiawan.

Kepala Dinas Kesehatan Jabar Vini Adiani Dewi menuturkan, hibah ventilator ini berawal dari kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, UNDP Indonesia, dan Croda Foundation dalam pengadaan tabung oksigen pada masa pandemi COVID-19.

Seiring berjalannya waktu, angka COVID-19 menurun, maka terjadi negosiasi untuk mengalihkan hibah yang diberikan.

“Dengan adanya penurunan kasus COVID-19, kami akhirnya bernegosiasi dengan UNDP dan Croda dalam hal ini untuk mengalihkan bantuan tabung oksigen tersebut pada pengadaan ventilator,” kata Vini.

“Alhamdulillah, kami awalnya hanya diberikan enam ventilator, kemudkan dengan kebaikan hati UNDP dan Croda, kita sekarang mendapatkan 13 ventilator,” imbuhnya.

Vini menuturkan, 13 ventilator ini diberikan kepada rumah sakit yang dianggap ke depannya lebih responsif, inovatif, dan bersemangat memberikan pengembangan layanan yang lebih baik.

UNDP Indonesia Vidia Darmawi mengatakan, pihaknya merasa sangat senang dan bangga memfasilitasi proses kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah dalam pengadaan ventilator.

Bantuan ini juga merupakan komitmen dari UNDP dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, khususnya di Jabar.

“Kami UNPD dibantu Croda sangat senang bisa menjadi pemicu bagi masyarakat, khususnya pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur serta daerah lainnya,” ungkapnya.

Vidia berharap ketahanan dalam bidang kesehatan ini bisa terjaga dan ditingkatkan, begitu pula kerja sama yang terjalin dapat terus berjalan dengan baik.

beritain.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengemukakan, Pemda Provinsi Jabar akan kembali melaksanakan penyesuaian reformasi birokrasi fase kedua pada jabatan fungsional.

Adapun jumlah jabatan fungsional yang akan disesuaikan pada fase kedua ini sebanyak 1.368 jabatan eselon III dan IV.

Ia menuturkan, penyegaran birokrasi fase kedua ini semula dijadwalkan pada 31 Mei 2022. Namun karena satu dan lain hal, pelaksanaan diundur beberapa pekan ke depan.

“Pada 31 Desember 2021 kita sudah menyelesaikan penilaian birokrasi fase pertama di Jawa Barat kurang lebih 345 jabatan,” kata Setiawan usai menjadi narasumber pada acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) tentang Penyederhanaan Birokrasi, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/6/2022).

“Rencananya ada penyegaran birokrasi fase kedua tahun ini. Kemungkinan dilaksanakan minggu ini atau minggu depan. Jumlahnya ada 1.368, jadi lebih banyak lagi,” tuturnya.

Setiawan berharap, melalui penyegaran ini struktur kepegawaian Pemda Provinsi Jabar akan lebih lengkap. Adapun penyesuaian jabatan fungsional ini akan dibuka hingga Desember 2022.

“Tadi disampaikan melalui instruksi Mendagri, seandainya ada jabatan-jabatan fungsional yang masih belum pas, maka diberikan kesempatan sampai dengan akhir Desember 2022 untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kompetensi masing-masing,” papar Setiawan.

Ia juga mengatakan, pada reformasi birokrasi ini selain penyederhanaan jabatan eselon IV dan sebagian eselon III juga akan ada jabatan baru yang khusus menggantikan fungsi administrator dan pengelolaan keuangan.

“Ada jenis jabatan baru yang memang akan menggantikan fungsi-fungsi administrator pengelolaan keuangan, namanya Kabag TU (Kepala Bagian Tata Usaha) di masing-masing biro,” tuturnya.

Ia menegaskan, penyederhanaan birokrasi ini tidak berhubungan dengan penghapusan tenaga honorer, maupun pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, terkait pengangkatan PPPK di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, pihaknya masih melakukan pemetaan sekaligus penghitungan jumlah honorer yang ada dengan pendataan terakurat. Tujuannya agar tenaga honorer dapat terdata dan disesuaikan dengan keahliannya.

“Ini tidak ada kaitannya dengan penghapusan honorer. Ini murni bagaimana menyederhanakan dari jabatan struktural menjadi fungsional,” jelas Setiawan.

“Jadi saat ini kita sedang memetakan seluruh honorer yang ada untuk mengetahui keahliannya itu di mana saja. Jumlah totalnya masih di inventarisir,” pungkasnya.

beritain.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja melepas Roadshow Protokol Kesehatan Dinas Kesehatan  Jabar, di halaman depan Gedung Sate Bandung, Senin (23/05/2022).

Sekda mengapresiasi rombongan Dinkes Jabar yang hendak bertolak ke Kabupaten Pangandaran guna pelaksanaan promosi kesehatan (promkes), yang meliputi sosialisasi Protokol Kesehatan (Prokes), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hingga pembagian tablet tambah darah.

Sekda Jabar mengungkapkan, seiring pandemi COVID-19 yang angka penularannya terkendali, ditambah pemerintah pusat yang telah memberi kelonggaran terhadap pemakaian masker di luar ruangan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terlena. Kewaspadaan harus tetap diperkuat supaya kestabilan tetap terjaga.

“Saya apresiasi Bapak/ Ibu sekalian yang akan melakukan sosialisasi terkait promkes, ini sangat penting sekali,” kata Setiawan Setiawan Wangsaatmaja.

Ia menuturkan, berdasarkan teori HL Blum disebutkan, bahwa 40 persen masalah kesehatan adalah terkait dengan lingkungan, 30 persen dari perilaku, 20 persen terpengaruh dari sarana kesehatan, dan 10 persen faktor genetik atau keturunan.

“Artinya kalau kita melihat (masalah kesehatan) yang 30 persen, 40 persen atau 70 persen, apa yang akan kita lakukan,” ujarnya.

Ia mengajak semua pihak mewaspadai sejumlah hal terkait masalah kesehatan, diantaranya penyakit infeksi, dan penyakit emerging yang muncul dan menyerang suatu populasi.

Kemudian penyakit re-emerging atau penyakit yang telah ada sebelumnya dan muncul kembali, sehingga menyerang suatu populasi namun meningkat dengan sangat cepat.

“Saya melihat di Jawa Barat ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Pertama adalah penyakit infeksi, kedua penyakit emerging, dan penyakit re-emerging,” ungkapnya.

“Fenomena perubahan iklim juga pemicu terjadinya re-emerging, penyakit yang tadinya sudah tidak muncul kemudian muncul lagi,” sambungnya.

“Penyakit lain juga belum sepenuhnya teratasi, sebut saja COVID-19 tetap perlu kita waspadai. Meski Pemerintah sudah memperbolehkan di outdoor diperbolehkan lepas masker, tapi tetap pencegahan lebih penting,” tambahnya.

Setiawan menilai, langkah yang dilakukan Dinkes Jabar menjadi penting ketika masyarakat mulai ada euforia terkait pelonggaran prokes,  justru tentang kewaspadaan harus lebih diingatkan kembali.

COVID-19 belum benar- benar mereda, saat ini pun muncul penyakit lain, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi. Ditambah isu munculnya virus lain seperti Virus Hendra.

“Pemda Provinsi Jabar terus memantau kesehatan hewan tersebut apalagi sebentar lagi ada Iduladha,” kata Setiawan.

“Dinkes Jabar dan jajaran harus terus menginisiasi karena (masalah kesehatan) ini belum berakhir, jadi harus tetap waspada.  Dimanapun dan  kapanun, yang penting adalah kita konsisten dengan apa yang dilakukan,” ucapnya.

Sekda pun mendorong Dinkes Jabar supaya Kabupaten Pangandaran menjadi titik awal dilaksanakannya kegiatan sosialisasi promkes ini. Ia pun berharap agar secara konsisten kegiatan serupa juga berlangsung di Kota/ Kabupaten lain di Jabar.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi menuturkan, tujuan pihaknya berkegiatan di wilayah Kabupaten Pangandaran adalah melaksanakan sosialisasi, edukasi terkait prokes secara promotif dan preventif.

Kabupaten Pangandaran dipilih karena merupakan kawasan wisata di Jabar yang paling banyak dikunjungi wisatawan lokal, maupun mancanegara.

“Mengapa Pangandaran? Karena merupakan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Tujuan umumnya mensosialisasikan PHBS, Germas, juga pemberian tablet tambah darah,” ungkap Nina.