beritain.id – Carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024 baik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Barat terus menuai keluhan orang tua siswa, mulai dari sistem zonasi hingga pungutan liar berkedok sumbangan partisipasi.
Termasuk disoroti juga oleh Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Ono Surono.
Melalui video yang diupload di akun tiktok @ono_surono, Minggu (27/7/2024), Ono mengatakan mendapat keluhan dari orang tua siswa terkait pungutan liar di salah satu SMA di Kota Cirebon.
“Kemarin ada yang kirim sejumlah foto ke chat WA saya. Mungkin foto-foto itu menunjukkan informasi ada pertemuan antara komite sekolah atau pihak sekolah dengan orangtua siswa salah satu SMA yang ada di Jawa Barat,” kata Ono dalam video tersebut.
Ia membeberkan, informasi foto yang pertama berisi kebutuhan partisipasi senilai Rp. 3.315.500.000 dibagi 349 siswa sehingga hasilnya Rp.9.500.000 yang harus dibayar untuk satu siswa.
“Dalam foto itu juga ada informasi biaya tersebut sudah menanggung subsidi silang KIP dan mencakup 8 standar program,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.
Lalu, lanjut Ono, ada juga foto yang menginformasikan rekapitulasi rencana anggaran kelas 10, yang totalnya sama yakni Rp. 3.315.500.000.
Selain itu, foto lainnya adalah bukti transfer yang ditujukan ke nomor rekening BJB atas nama Bend Komite SMA Negeri 1 Cirebon sebesar Rp. 7.500.530 dengan berita Sumbangan Komite Sekolah.
“Nah, sehingga tentunya saya ingin mengetahui lebih lanjut ya apakah partisipasi sumbangan ini benar-benar dibenarkan sesuai regulasi yang dibuat oleh Pemprov Jabar Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan Jabar,” kata dia.
