beritain.id – Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 akan benar-benar dirasakan masyarakat jika disusun secara matang sejak dini.
Sejauh ini Pemdaprov Jabar berfokus pada isu-isu yang bersentuhan langsung dengan warga, di antaranya persampahan dan transportasi publik yang terus diupayakan.
Hal ini dikatakan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat memberikan sambutan dalam pembukaan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045 di The Trans Luxury Hotel Bandung, Kota Bandung, Kamis (30/11/2023).
“Mari kita jadikan Jawa Barat sebagai daerah yang maju, inklusif dan berkelanjutan serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya yakin dengan kerja keras, kolaborasi, dan gotong royong kita bersama dapat mencapai tujuan tersebut,” ungkapnya.
Visi Jawa Barat 2025-2045
adalah sebagai daerah yang mandiri, unggul, dan berkelanjutan dengan lima misi, yaitu mengembangkan SDM yang berakhlak dan berdaya saing, mewujudkan perokonomian yang kokoh dan inklusif, juga meningkatkan pelayanan infrastruktur dan pelayanan dasar berkualitas.
Selain itu, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta menguatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas berbasis inovasi.
“Untuk merealisasikan visi dan misi ini tentunya dibutuhkan kolaborasi dan sinergi, dan yang kita lakukan hari ini adalah untuk menerima masukan, usulan maupun kritikan terkait apapun yang kami lakukan sejauh ini untuk perbaikan di RPJPD 2025-2045,” kata Bey.
Selain itu, Bey juga mengingatkan mengenai isu-isu global, nasional maupun lokal seperti ekonomi hijau, pembangunan inklusif, SDM, juga kesenjangan pembangunan serta tuntutan keberlanjutan tata kelola pemerintahan.
“Semua isu-isu ini menjadi fondasi dalam pembentukan arah pembangunan Jabar ke depan. Kita tahu bahwa jumlah penduduk bumi ini akan semakin padat, sementara suplai pangan dan air akan sangat sulit karena lahannya berkurang,” ujarnya.
“Karena ancaman perubahan iklim, jadi harus kita lakukan diversifikasi pangan, juga bagaimana kita menghemat air dan mencari cara-cara baru dan inovasi-inovasi lainnya,” imbuhnya.
Forum konsultasi publik ini dilaksanakan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemda provinsi dengar Pemerintah Pusat serta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran antara pemda provinsi dengan kabupaten/kota.
