“Ini luar biasa, bagaimana Pak Bupati Bandung memberikan concern bagi pekerja, terutama kelompok-kelompok petani, pekerja rentan non-ASN, termasuk pekerja-pekerja di ekosistem desa. Jadi, 77 ribu ini bukan angka yang kecil,” katanya.
Hal tersebut, terang dia, menjadi salah satu alasan pendirian kantor pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung. “Ini menunjukkan kami juga concern, bagaimana bisa memberikan akses layanan bagi peserta, khususnya yang ada di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Untuk wilayah Jabar, Romie menyebutkan, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan bisa mencapai 5,6 juta pekerja pada 2023 ini. Saat ini cakupannya ialah 35 persen atau sekitar 5,5 juta pekerja di Jabar yang sudah terlindungi jaminan sosial.
“Secara coverage itu baru 35 persen, 5,5 juta, ini juga tantangannya adalah soal pekerja di sektor informal, karena kelompok informal ini banyak di Provinsi Jawa Barat. Pelaku UKM, misalnya, target kami ialah bagaimana 1 juta pelaku UKM ini bisa terlindungi,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan, penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD di antaranya ialah para guru ngaji, marbot, linmas, perangkat desa, dan ketua RT/RW.
“Pak Bupati ini sudah sedemikian concern, ada 77 ribuan yang menerima manfaat, yang dibiayai APBD Kabupaten Bandung. Saat ini pun (cakupan kepeaertaan BPJS Ketenagakerjaan) Kabupaten Bandung sudah menunjukkan pencapaian yang cukup bagus di tingkat nasional,” katanya.
