Meski begitu, dia mengatakan, pekerja sektor informal atau pekerja mandiri seperti pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Bandung pun cukup banyak. Demikian pula dengan pekerja di ekosistem desa, mengingat di Kabupaten Bandung ada 270 desa.
Romie pun mengapresiasi kebijakan Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam memberikan jaminan sosial kepada para pekerja di ekosistem desa. Termasuk pekerja rentan non-aparatur sipil negara (ASN), sekitar 77 ribu peserta BPJS Ketenagakerjaan dibiayai oleh APBD.
“Ini luar biasa, bagaimana Pak Bupati Bandung memberikan concern bagi pekerja, terutama kelompok-kelompok petani, pekerja rentan non-ASN, termasuk pekerja-pekerja di ekosistem desa. Jadi, 77 ribu ini bukan angka yang kecil,” katanya.
Hal tersebut, terang dia, menjadi salah satu alasan pendirian kantor pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung. “Ini menunjukkan kami juga concern, bagaimana bisa memberikan akses layanan bagi peserta, khususnya yang ada di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
