Akibat macetnya pencairan bantuan untuk siswa itu, MA di Jabar pun terpaksa berutang ke lembaga koperasi dan pribadi untuk bisa menggaji guru.
AT juga menilai belum adanya kejelasan pencairan bantuan BPMU ini sebagai indikator bahwa Pemprov Jabar tidak berpihak pada MA. Biro Kesra Provinsi Jabar juga dinilai tak aktif dalam menginformasikan prosedur pencairan BPMU kepada MA.
“Harusnya dulu, ketika BPMU tidak bisa dicairkan oleh Disdik jabar dan dialihkan ke Biro Kesra. ” ucap AT.
AT pun bakal menduduki kembali Gedung Sate. Ia bakal membawa ribuan orang untuk menagih janji Ridwan Kamil. “Sekolah jumlahnya sekitar 1.367 se-Jabar (MA), ya negerinya 77 sekolah. Jumlah siswanya sekitar 394 ribu,” tutur AT.
Senada disampaikan Ketua Forum Silaturahmi Kepala Aliyah Jabar Iyan Mahfudin. Pihaknya mengaku tak puas dengan hasil audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Iyan mengatakan anggaran BPMU ini pernah disampaikan bahwa sudah ada di APBD perubahan 2022 saat audiensi dengan Komisi V DPRD Jabar.
