“Maka dari itu, kita harus hilangkan dulu stigma dan diskriminasinya agar seseorang itu mau untuk dites HIV,” imbuhnya.
Ia menuturkan, dengan demikian orang tersebut bisa hidup lebih produktif dan tidak masuk ke fase AIDS. Mata rantainya bisa diputus dengan pengobatan.
Pengobatan HIV/AIDS telah dijamin oleh pemerintah. Sehingga, Ira berpesan, jangan sampai para pengidap HIV/AIDS merasa seperti divonis mati.
“Sebab jika sudah diobati, virusnya bisa tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Orangnya bisa menikah, bahkan punya anak,” ujarnya.
Beragam langkah telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mencegah dan mengatasi HIV/AIDS. Mulai dari tindakan promotif hingga rehabilitatif.
Melalui tindakan promotif, Pemkot Bandung telah mengenalkan materi kesehatan reproduksi dari kalangan usia SMP atau remaja yang disesuaikan dengan kapabilitas usia mereka.
“Kita sudah ada program Hidup Sehat bersama Sahabat (HEBAT). Kita juga melakulan penyuluhan di tempat-tempat kerja,” ucap Ira.
Lalu, pada tindakan prefentif, setiap ibu hamil harus melakukan pemeriksaan amanat standar pelayanan minimal bidang kesehatan, salah satunya tes HIV.
Kemudian, dari tindakan kuratif, telah diterapkan Antiretroviral (ARV) terapi di rumah sakit dan beberapa puskesmas Kota Bandung. Selanjutnya, melalui tindakan rehabilitatif, dilakukan pendampingan untuk mengurai masalah psikologis, sosial, dan ekonomi dari HIV/AIDS.
“Di Kota Bandung ada WPA (Warga Peduli AIDS). Jadi memang kita menangani HIV/AIDS itu dengan LKB layanan komprehensif berkesinambungan,” akunya.
Namun, ia menekankan, tentu semua upaya ini harus dijalankan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Terlebih dalam mengurangi stigma negatif dan diskriminasi bagi para pengidap HIV/AIDS.
“Kalau kita tidak cari dan deteksi sedini mungkin, bisa jadi berpengaruh terhadap bonus demografi karena dia terus menularkan. Kalau gaya hidupnya tidak diperbaiki lebih cepat, bisa masuk tahap AIDS,” lanjutnya.
