Skandal ini menunjukkan betapa praktik politik yang merugikan demokrasi dapat merasuki lapisan-lapisan pemerintahan. Keterlibatan BIN dalam politik, yang seharusnya netral, menandakan bahwa aparat negara ikut terlibat dalam mendukung kepentingan politik tertentu, melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi.
Masyarakat perlu membuka mata terhadap tindakan-tindakan yang merusak demokrasi. Ancaman terhadap PNS dan keterlibatan BIN dalam politik adalah bukti serius bahwa demokrasi di Indonesia sedang berada dalam ancaman serius. PDIP dan Ganjar-Mahfud diharapkan memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat agar dapat merestorasi kepercayaan pada demokrasi yang sehat. Demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak dirusak oleh praktik politik yang mencoreng integritas dan etika demokratis.
