Ancaman pencopotan dan sanksi non-job menjadi strategi pencegahan, menegaskan bahwa setiap prajurit yang melanggar netralitas akan dihadapkan pada konsekuensi yang serius.
Netralitas TNI bukan hanya tugas dan tanggung jawab KSAD, tetapi melibatkan seluruh jajaran TNI dari berbagai matra. Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa TNI tetap menjadi kekuatan yang netral dan profesional, setia pada prinsip-prinsip demokrasi. Momen Pemilu 2024 menjadi tantangan bagi TNI untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pesta demokrasi yang bersih dan adil.
