beritain.id – IPDN Kemendagri telah selesai mewisuda 1.221 orang praja, di gedung Balairung Rudini Kampus Jatinangor Kabupaten Sumedang, Senin (29/7/2024).
Menteri Dalam Negeri Prof. H. Moh. Tito Karnavian, Ph.D meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), mampu menjadi birokrat Pemerintah yang bekerja secara efisien dan profesional. Tito berharap para lulusan IPDN mampu memperkuat landasan knowledge dan berpikir secara ilmiah.
Hal itu disampaikan Tito usai Sidang Terbuka Senat IPDN dalam Rangka Wisuda Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2023/2024.
“Saya punya harapan besar kepada para wisudawan IPDN ini untuk dapat memiliki kompetensi, knowledge sesuai kaidah ilmiah serta mampu mengimplementasikan pengetahuannya tersebut ke dalam kehidupan nyata,” ujarnya.
“Tidak ada salahnya berbahagia menjadi sarjana, namun yang terpenting harus menggunakan keilmuannya sebab dalam menyelesaikan beragam masalah secara ilmiah, sesuai dengan metodologi yang selama ini diajarkan,” imbuh Tito didampingi Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M.
Tito menegaskan hal terpenting dari kelulusan bukanlah gelar semata, melainkan cara dan pola berpikir yang benar.
“Wisuda ini merupakan memontum lahir akademisi baru dalam ilmu pemerintahan yang dapat memperkokoh pemerintahan kita. Saya bangga karena IPDN telah melahirkan sarjana ilmu pemerintahan, tentu ini sangat penting bagi negara karena salah satu unsur penting dari negara adalah pemerintahannya,” kata dia.
Menurut Tito, kesuksesan IPDN adalah kesuksesan Kemendagri.
“IPDN berhasil membuktikan sebagai salah satu dapur ilmu pemerintahan untuk ke beberapa kalinya. Bagi Kemendagri saya selaku Mendagri di mana IPDN merupakan satu komponen dari Kemendagri. Tentu kebanggaan tersendiri karena kesusksesan IPDN merupakan kesuksesan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai induk organisasi,” kata dia.
Menurut Tito, keberadaan IPDN ini mampu melahirkan pemikir-pemikir akademisi baru. Selain menghadirkan akademisi baru, pada program S2 serta S3-nya pun turut berperan dapat memperkokoh pemerintahan Indonesia.
“Ini tentu membanggakan bagi negara karena pada hari ini telah lahir 1.221 pemikir-pemikir akademisi baru dalam pemerintahan, khususnya yang S1, dan adanya S2 dan S3 semakin memperkuat serta memperkokoh pemerintahan kita, karena satu negara dikatakan negara memiliki empat syarat yang pertama adanya pemerintah, adanya rakyat, adanya teritorial dan yang terakhir pengakuan negara lain,” beber Tito.
