Setelah membuka FGD, Benny dan bersama Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba), Rektor Unisba, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH.,MH menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Sebelumnya, di tempat yang sama pada sambutan Rektor Unisba menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pihak Unisba dan BP2MI akan berdampak positif pada masyarakat. Menurutnya sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan kalangan akademisi.
“Terima kasih atas kerjasama ini. Antara Unisba dan BP2MI kita punya komitmen yang sama untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Di lain pihak, kerjasama ini penting karena kampus harus hadir mengedukasi publik. Terlebih calon pekerja migran Indonesia agar tidak menjadi korban dari calo atau sindikat. Selain itu, kita juga bisa mensosialisasikan peluang bekerja ke luar negeri kepada para mahasiswa, warga kampus dan masyarakat umumnya,” tutur Prof. Edi.
Sementara itu, dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala BP3MI Jawa Barat Kombes. Pol. Mulia Nugraha, S.I.K., M.H menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Bagaimana semua pihak terlibat berperang melawan sindikat. Selain itu, FGD melibatkan stakeholder terkait akan memicu dan melahirkan kerja kolaborasi di lapangan. Kombes. Pol. Mulia berharap agar kerja-kerja lapangan lebih optimal dilaksanakan.
“Tema yang dibahas adalah Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Penempatan Nonprosedural Pekerja Migran Indonesia di wilayah Jawa Barat. Semoga FGD ini memberi sumbangsih positif terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Jawa Barat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU BP2MI dan Universitas Islam Bandung. Semoga berjalan dengan baik. Terima kasih atas kehadiran Kepala BP2MI Pak Benny Rhamdani, Rektor Unisba, dan Bapak/Ibu sekalian,” tutur Kombes Pol Mulia.
Sekedar diketahui, yang menjadi narasumber yakni dari BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Luar Negeri. Untuk peserta hadir dari Kepolisian Daerah Jawa Barat, utusan Polres di seluruh Jawa Barat, dan Kejaksaan Tinggi Bandung.
Kepala BP2MI juga menyerahkan penghargaan dan apresiasi kepada Polda Jawa Barat dan seluruh Polres se-Jawa Barat atas peran aktif dalam melakukan pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal atau penindakan TPPO.
