beritain.id – Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Barat, Senin, (24/7/2023). Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Savoy Homann, Kota Bandung dan dihadiri stakeholder terkait.
Dalam sambutannya Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani memaparkan tiga musuh penting yang diperjuangkan BP2MI saat ini. Benny tegas mengatakan pekerja migran Indonesia tidak boleh direndahkan. Mereka merupakan pahlawan devisa.
“BP2MI sedang melawan tiga kejahatan besar terhadap pekerja migran Indonesia. Yakni, merubah mindset atau paradigma dimana pekerja migran Indonesia dianggap pekerja rendahan, dipandang sebelah mata, dan dianggap sumber masalah. Kedua, BP2MI sedang memerangi sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia atau TPPO. Ketiga, berperang melawan praktek ijo rente,” ujar Benny tegas.
Menurut Benny kegiatan FGD yang melibatkan pihak Kepolisian (seluruh Polres se-Jawa Barat), dan Kejaksaan, yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU layak diapresiasi. Benny berpesan agar FGD melahirkan titik temu, solusi atas penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih marak.
“FGD dan penandatanganan MoU ini sangat penting. Tentu kami mengapresiasi kegiatan ini, terima kasih semua pihak yang sudah terlibat. Hadir dalam kegiatan ini, tentu kita bisa berkontribusi untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. FGD ini mesti melahirkan kesamaan persepsi, karena dalam beberapa kasus penanganan TPPO pihak Kepolisian dan Kejaksaan berbeda interpretasi. Yang diharapkan BP2MI yaitu sindikat, tekong harus diproses seberat-beratnya. Tak boleh kita biarkan anak-anak bangsa diperbudak, diperjualbelikan para mafia ke luar negeri,” kata Benny.
Tak hanya itu, Benny memaparkan rekomendasi jangka panjang dari BP2MI. Kemudian langkah nyata Presiden dalam memberantas sindikat TPPO. Politisi vokal itu menuturkan pelindungan pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki benar-benar dilakukan pemerintah.
“Dari semua kerja keras itu, BP2MI melahirkan empat rekomendasi jangka panjang. Diantaranya, sosialisasi yang masif. Diseminasi informasi yang aktif. Pencegahan penempatan ilegal yang progresif. Dan pencegahan hukum yang revolutif. Kita punya Presiden yang luar biasa, yang meminta Kapolri turun langsung memberantas TPPO. Presiden memerintah sikat mafia dan backing di belakangnya. Operasi terpadu Kepolisian dan BP2MI, serta arahan Presiden untuk penguatan koordinasi Kementerian/Lembaga atas komando Menkopolhukam,” papar Benny.
