“Prioritas kedua, reformasi sistem pendidikan, pemajuan kebudayaan, pendidikan agama dan kehidupan beragama,” sebut Iendra.
Prioritas ketiga, penguatan sistem kesehatan daerah. Lalu prioritas keempat, yakni penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana.
Prioritas kelima, pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun sesa.
Prioritas keenam, yakni inovasi pelayanan publik, penataan daerah dan stabilitasi politik, hukum, hak asasi manusia dan keamanan.
“Tahun 2025 ini masih masa transisi sehingga pembangunan tidak terlepas dari program – program sebelumnya, juga mengacu RPJPD 2005 -2025, yang akan kita evaluasi dan kita susun kembali melalui RPJPD 2025 – 2045 yang harus selesai bulan Agustus ini, sesuai instruksi Menteri,” tuturnya.
Anggota DPRD Jabar Yod Mintaraga mengapresiasi Forum Konsultasi Publik yang digelar karena memberi kesempatan kepada publik untuk terlibat di dalam setiap pengambilan kebijakan yang akan diambil.
“Karena bagaimana pun suatu kebijakan bertujuan untuk kemaslahatan bersama, konsultasi publik ini pun sesuai amanat Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017,” ucap Yod.
“Sebagai bagian dari pemerintahan di Jawa Barat, kami juga memiliki keinginan agar penyusunan Rencana Kerja 2025 terkait RPJPD 2025 – 2045 dilakukan lebih cermat, terintegrasi dan mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat,” jelas Yod.
