Dalam konteks bantuan pendidikan, Humaira juga mengkritik alokasi hibah Rp7 miliar untuk siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dinilai tidak cukup untuk menjangkau seluruh siswa miskin di Jawa Barat yang hampir mencapai 2 juta peserta didik.
“Bagaimana mungkin Rp7 miliar bisa mencakup kebutuhan hampir 2 juta anak dari keluarga miskin? Kita butuh lebih dari sekadar anggaran, kita butuh keberpihakan yang nyata pada siswa yang membutuhkan,” ujar Humaira dengan tegas.
Sebagai perwakilan rakyat yang duduk di Komisi V, Humaira menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan akses pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat. Dia juga mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam mengatasi masalah ketidakadilan pendidikan dan memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, termasuk siswa tidak mampu dan guru swasta.
“Keadilan pendidikan bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi tentang bagaimana kita benar-benar menjamin hak setiap anak untuk bersekolah dan hak setiap guru untuk sejahtera. Jawa Barat harus lebih serius dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua,” tutup Humaira.
