Tidak hanya itu, dia juga menyoroti kesenjangan dalam kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru-guru swasta yang jumlahnya mencapai 69.694 orang. “Guru-guru swasta adalah pilar pendidikan di daerah-daerah yang sering terabaikan. Tapi apakah pemerintah memperhatikan mereka? Dengan jumlah guru swasta yang jauh lebih besar dibandingkan guru negeri, kita butuh kebijakan yang lebih adil. Kesejahteraan mereka harus lebih diperhatikan,” tegas Humaira.
Alokasi anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pun dinilai terlalu kecil untuk bisa menutup kekurangan infrastruktur di daerah-daerah yang belum terjangkau. “Apakah Rp50 miliar cukup untuk membangun sekolah-sekolah baru di Jawa Barat? Kita perlu transparansi lebih dalam penggunaan anggaran ini, agar bisa dipastikan bahwa dana ini digunakan dengan benar dan menyasar daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Dalam konteks bantuan pendidikan, Humaira juga mengkritik alokasi hibah Rp7 miliar untuk siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dinilai tidak cukup untuk menjangkau seluruh siswa miskin di Jawa Barat yang hampir mencapai 2 juta peserta didik.
