Isu operasi rahasia yang diduga telah menghalangi calon seperti Gibran Rakabuming untuk maju dalam pemilihan presiden telah menambah kerumitan dalam perdebatan ini. Meskipun belum ada bukti konklusif yang mendukung klaim tersebut, isu ini perlu diselidiki lebih lanjut.
Jika upaya untuk membatalkan putusan MK terbukti tidak berhasil, maka salah satu pilihan adalah didelegitimasi secara politik. Hal ini dapat mencakup penolakan terhadap putusan MK dan kritik terbuka, serta upaya untuk memengaruhi perubahan dalam hukum pemilu di masa mendatang.
Indonesia menghadapi ujian dalam mempertahankan demokrasi yang kuat dan inklusif. Putusan MK menyoroti kompleksitas dalam membalancing antara hak individu dan kepentingan kolektif. Untuk memastikan masa depan yang lebih baik, penting untuk menjaga supremasi hukum dalam demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat, dialog terbuka, dan penghormatan terhadap independensi lembaga peradilan adalah kunci untuk menjembatani perbedaan dalam masyarakat dan mengukuhkan fondasi hukum pemilihan yang adil dan transparan.
