Tak hanya melibatkan 27 pemda kabupaten/ kota di Jabar, acara tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, pelaku industri, dan akademisi.
Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi manfaat dan potensi penggunaan teknologi blockchain serta mendorong implementasinya sebagai solusi teknologi, yang mampu memperkuat keamanan data dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.
Bey menuturkan, teknologi blockchain dapat diimplementasikan untuk semua layanan publik seperti pembayaran pajak, aplikasi Sapawarga, perizinan hingga transparansi anggaran.
“Bisa diimplementasikan untuk semua layanan karena sudah pasti aman, seperti data pensiun, transparansi anggaran, aplikasi Sapawarga, pembayaran pajak, dan lainnya,” katanya.
