beritain.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, dari Fraksi PKB Komisi V, menyampaikan kritik tajam terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2025. Menurutnya, meskipun anggaran pendidikan terlihat besar, namun distribusi dan implementasi kebijakannya masih jauh dari kata adil, terutama bagi daerah-daerah terpencil dan tenaga pendidik swasta.
Salah satu isu utama yang disorot adalah masih adanya 128 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta. “Ini fakta yang mengejutkan! Kita bicara tentang provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, tapi 128 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah. Ini adalah bentuk ketidakadilan dalam akses pendidikan yang harus segera diperbaiki,” kata Humaira.
Humaira menekankan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini. “Bagaimana masa depan anak-anak di kecamatan-kecamatan ini? Tanpa akses pendidikan menengah yang layak, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Pemerintah harus bertindak cepat dan memastikan bahwa setiap anak di Jawa Barat mendapatkan haknya untuk bersekolah.”
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti kesenjangan dalam kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru-guru swasta yang jumlahnya mencapai 69.694 orang. “Guru-guru swasta adalah pilar pendidikan di daerah-daerah yang sering terabaikan. Tapi apakah pemerintah memperhatikan mereka? Dengan jumlah guru swasta yang jauh lebih besar dibandingkan guru negeri, kita butuh kebijakan yang lebih adil. Kesejahteraan mereka harus lebih diperhatikan,” tegas Humaira.
Alokasi anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pun dinilai terlalu kecil untuk bisa menutup kekurangan infrastruktur di daerah-daerah yang belum terjangkau. “Apakah Rp50 miliar cukup untuk membangun sekolah-sekolah baru di Jawa Barat? Kita perlu transparansi lebih dalam penggunaan anggaran ini, agar bisa dipastikan bahwa dana ini digunakan dengan benar dan menyasar daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
