beritain.id – Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengadakan Seminar Nasional dengan mengangkat informasi dan isu-isu hangat terkait pelayanan pemerintahan berbasis elektronik. Seminar yang menjadi rangkaian acara Dies Natalis IPDN Ke-68 tersebut, dilaksanakan di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang dengan dihadiri oleh kurang lebih 3.672 peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring.
Tema “Percepatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Pemerintahan”, diangkat selaras dengan program Pemerintah yang selalu digaungkan oleh Presiden RI.
Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M mengatakan bahwa digitalisasi pada saat ini merupakan kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat perlu pelayanan yang cepat dengan tetap dilandasi norma-norma dan etika yang tinggi. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang kini terus menggelorakan sistem pelayanan berbasis elektronik,” tuturnya.
Dikatakan Prof. Hadi Prabowo, pada tahun 2022 capaian pelaksanaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia masih mencapai angka 2,34% atau dinilai cukup.
“Pelaksanaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) ini dirasa belum maksimal, masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya yakni belum adanya grand design pemerintahan transformasi digital nasional yang didalamnya terdapat transformasi regulasi, transformasi kelembagaan, transformasi pencapaian tahapan atau road map, transformasi penyiapan literasi publik, transformasi infrastruktur. Inilah yang nantinya dapat kita diskusikan dalam seminar ini,” beber Hadi.
Tak hanya permasalahan tersebut, kata Hadi, transformasi digitalisasi pun masih terbentur dengan tidak sampainya akses digitalisasi di daerah-daerah terpencil.
“Perkembangan digitalisasi sejak 2001 di Indonesia hanya sebatas mengubah dokumen yang tadinya kertas menjadi dokumen digital namun tidak ada korelasinya dengan tata kelola pemerintahan manual menjadi digital,” tuturnya.
