Untuk itu pihaknya terus menginventarisir termasuk bekerja sama dengan pemda kabupaten/kota terkait upaya pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi fasilitas pendidikan.
“Kota Depok tentunya harganya akan tinggi dibanding tempat lain. Tapi kita sedang inventarisir dan kita coba kerja sama dengan pemkab dan pemkot bagaimana memanfaatkan fasos dan fasum yang ada di kabupaten/kota untuk bisa diakses menjadi SMA/SMK,” jelasnya.
Selain itu, dalam pembangunan 144 sekolah baru, pihaknya juga membuka kemungkinan kerja sama dengan badan usaha melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR).
“Kita membuka kemungkinan dari CSR untuk anggarannya kalau ada badan usaha yang mau berkontribusi,” ucap Taufik.
Aset tanah “clear and clean”
Prioritas pembangunan sekolah baru itu akan diutamakan bagi wilayah yang sudah tersedia aset tanahnya.
“Dari 144 itu kita akan prioritaskan wilayah yang asetnya sudah tersedia, aset tanah terutama. Karena ini penting, pembangunan bisa dilakukan kalau asetnya tersedia,” sebutnya.
Sementara target pembangunan 144 unit sekolah selesai dalam waktu lima tahun ke depan.
“Selesai paling tidak dalam lima tahun ke depan yang 144. Syaratnya tadi, asetnya harus clear and clean dulu baru bisa kita bangun,” ujar Taufik.
Terkait guru, jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari 144 unit sekolah baru, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya seperti meja kursi, dan lainnya.
“Untuk gurunya akan ada penyesuaian. Tidak hanya guru, sarprasnya juga harus kita siapkan seperti meja kursi. Ini akan kita sesuaikan dengan sekolah,” pungkas Taufik.
